Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

INVENTORY MANAGEMENT STRATEGY IN ISLAMIC FINANCE: OPTIMIZING SALAM AND ISTISNA CONTRACTS FOR THE HALAL INDUSTRY

Syahraeni, Nur Hikmah, Muhammad Mimbar Maulana, Muh. Fakhri Amir — Sat, 21 Jun 2025 04:34:51 +0000

This study explores inventory management strategies in Islamic finance, focusing on implementing Salam and Istisna contracts in the halal industry. Using a qualitative approach and literature review method, it examines the Sharia principles, pillars, and conditions underpinning these contracts. Sources include books, journals, and articles on Islamic finance, inventory management, and contract practices. The results highlight that both Salam and Istisna contracts enhance inventory management efficiency, reduce price fluctuation risks, and strengthen financing in the halal sector. Salam contracts provide upfront funding for material purchases, while Istisna contracts facilitate the procurement of goods meeting specific requirements. These findings are expected to aid SMEs and halal producers in improving competitiveness, achieving operational efficiency, and ensuring adherence to Sharia principles. Producers like farmers can receive upfront capital by implementing Salam contracts to initiate production. MSMEs can gain easier access to financing, allowing them to plan production better, expand market access, and increase business capacity. Meanwhile, the application of Parallel Istisna enables Islamic financial institutions to act as professional intermediaries between buyers and producers without becoming direct producers themselves, thereby creating a more efficient and Sharia-compliant transaction mechanism.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi manajemen persediaan dalam keuangan Islam dengan fokus pada penerapan akad Salam dan Istishna di industri halal. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah, rukun, dan syarat kedua akad tersebut. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan artikel terkait keuangan Islam, manajemen persediaan, dan praktik akad Salam dan Istishna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akad ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi manajemen persediaan, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan memperkuat pembiayaan untuk sektor halal. Akad Salam berperan dalam pendanaan di muka untuk pembelian bahan, sedangkan akad Istishna memfasilitasi pengadaan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Temuan ini diharapkan dapat membantu UMKM dan produsen halal dalam meningkatkan daya saing dan operasional yang lebih efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui penerapan akad Salam, produsen seperti petani dapat memperoleh dana di muka untuk memulai proses produksi dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kapasitas usaha. Sementara itu, penerapan Istishna’ Paralel memungkinkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara profesional antara pemesan dan produsen, tanpa harus terlibat langsung sebagai produsen, sehingga menciptakan mekanisme transaksi yang lebih efisien dan sesuai syariah.

LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR TAMARENJA SNAKEFRUIT: IMPLICATIONS FOR THE LOCAL COMMUNITY’S ECONOMY

Maulana Amin Tahir, Mohammad Saleh — Thu, 26 Jun 2025 00:57:28 +0000

Geographical Indication is a term that indicates the area of origin of a good or product. This uniqueness is caused by unique environmental factors, including natural and human influences, contributing to the goods and products' reputation, quality, and characteristics. Registered Geographical Indications can be a valuable asset that supports the regional economy. One of the regional products that can potentially obtain Geographical Indication protection is Tamarenja Snakefruit from Tamarenja Village, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. This study aims to examine the potential for legal protection of Geographical Indication Rights for Tamarenja Snakefruit and to examine the efforts of the Tamarenja Village Government and Community in registering Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product. This study uses a descriptive qualitative research approach with an empirical legal research type, which involves collecting primary data through direct interviews with informants and document searches. The results of the study indicate that Tamarenja Snakefruit has the potential to be registered as a Geographical Indication product at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Therefore, the involvement and efforts of the Tamarenja Village Government are significant in facilitating the registration process to improve the local economy. The Donggala Regency dan Tamarenja Village Government has made various efforts to register Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product, including by conducting outreach to snakefruit farmers regarding the importance of registering geographical indications as a form of legal protection for intellectual property rights and as an instrument for improving the economy of snakefruit farmers.

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan sebutan yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Keistimewaan ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang unik, termasuk pengaruh alam dan manusia, yang berkontribusi terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan produk. Indikasi Geografis yang terdaftar dapat menjadi aset berharga yang mendukung perekonomian daerah. Salah satu produk daerah yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah Buah Snakefruit Tamarenja yang berasal dari Desa Tamarenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis bagi Buah Salak Tamarenja dan untuk mengkaji upaya Pemerintah dan Masyarakat Desa Tamarenja dalam mendaftarkan Buah Salak Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buah Salak Tamarenja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan dan upaya Pemerintah Desa Tamarenja sangat penting dalam memfasilitasi proses pendaftaran untuk meningkatkan perekonomian setempat. Pemerintah Kabupaten Donggala dan Desa Tamarenja telah melakukan berbagai upaya dalam mendaftarkan Buah Snakefruit Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada para petani buah salak akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan merupakan salah satu instrumen peningkatan ekonomi para petani buah snakefruit

RIVER LAND USE FOR CULINARY TOURISM IN UMBUL SITINGGIL: MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE

Afthon Yazid, Nur Kholis Majid, Nurul Huda, Ikhsan Rahmat Wakhid — Sun, 06 Jul 2025 08:26:24 +0000

This study examines the use of land along the Umbul Sitinggil river by food stall owners for culinary tourism. In practice, tables and chairs are arranged directly under the flowing water to offer visitors a unique dining experience. However, this activity raises several issues, such as the lack of official permits, disruption to local residents, increased littering by tourists, a decline in fish and shrimp populations, and damage to the river’s natural rock formations. The study aims to analyze the use of river land for culinary tourism and assess its alignment with the concept of maṣlaḥah mursalah. A qualitative field method was employed, including observation and documentation at the site. Interviews were conducted with various stakeholders, including local residents, food stall owners, village officials, neighborhood heads, and parking attendants, to gather comprehensive data. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that most food stalls operate with informal permits granted verbally by residents, local leaders, village officials, and sub-district authorities. One food stall has obtained legal authorization through risk-based business licensing using the OSS system, supported by an Environmental Management and Monitoring Statement approved by the Minister of Investment. From the perspective of maṣlaḥah mursalah, this form of culinary tourism is categorized as maṣlaḥah hājiyyāt (complementary benefit), as it provides significant advantages, particularly in boosting the local economy and helping residents meet their financial needs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan lahan di sepanjang aliran sungai Umbul Sitinggil oleh pemilik warung makan sebagai area wisata kuliner. Dalam praktiknya, pemilik warung menata meja dan kursi di bawah aliran sungai untuk memberikan pengalaman unik bagi pengunjung. Namun, kegiatan ini menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti ketiadaan izin resmi, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar, peningkatan pembuangan sampah sembarangan oleh pengunjung, menurunnya populasi ikan dan udang, serta kerusakan pada susunan bebatuan sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemanfaatan lahan sungai sebagai tempat wisata kuliner dan mengkaji kesesuaiannya dari perspektif maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik observasi dan dokumentasi di kawasan wisata kuliner terkait. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk warga setempat, pemilik warung, pemerintah desa, ketua RT, dan petugas parkir, guna mendapatkan informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa izin operasional warung makan di lokasi tersebut sebagian besar bersifat informal dan hanya diberikan secara lisan oleh warga, ketua RT, pemerintah desa, dan pihak kecamatan. Salah satu warung makan telah memperoleh legalitas melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem OSS, dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Menteri Investasi. Dari perspektif maṣlaḥah mursalah, praktik wisata kuliner ini dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah hājiyyāt karena memberikan manfaat signifikan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan ekonomi warga.

MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (DIMINISHING PARTNERSHIP) IN KPR IB AT BANK MUAMALAT GOWA

Muhammad Yaasiin Raya, Haidir Setiawan — Fri, 18 Jul 2025 17:42:03 +0000

This study aims to describe the implementation of the Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) contract in the Islamic home financing product (KPR iB) at Bank Muamalat Sub-Branch Office in Gowa. The research employs an empirical legal approach with a descriptive design. Data were collected through interviews with bank officials and supported by document analysis of relevant regulations. The findings indicate that the financing mechanism is carried out in several stages: application submission, customer eligibility verification, contract signing, fund disbursement, and ultimately, repayment and release of collateral. The scheme combines gradual ownership transfer with lease payments (ujrah) until full ownership is acquired by the customer. The implementation of this contract aligns with Islamic legal principles and refers to Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 as well as Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The study concludes that musyarakah mutanaqishah is a practical and applicable model of Islamic financing, particularly suitable for the Indonesian Islamic banking context.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah iB (KPR iB) di Bank Muamalat KCP Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KPR iB melalui akad musyarakah mutanaqishah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengajuan, verifikasi kelayakan nasabah, penandatanganan akad, penyaluran dana, hingga pelunasan dan pelepasan jaminan. Skema ini menggabungkan kepemilikan bertahap dan pembayaran sewa (ujrah) hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Implementasi akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqishah merupakan alternatif pembiayaan syariah yang aplikatif dan relevan diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

TRANSPARENCY AND LEGAL CERTAINTY IN WAITING TIME FEES: A CASE STUDY OF MAXIM IN PALU CITY

Nindia Saputri, Suhri Hanafi, Nadia Nadia — Fri, 25 Jul 2025 05:53:57 +0000

This study investigates the legal implications of waiting time fees imposed in the Delivery Food and Shop service of the Maxim ride-hailing platform in Palu City. It is an empirical legal research that employs a statutory approach to analyze Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and a conceptual approach to examine the ijarah contract within the framework of Islamic commercial law (fiqh muamalah). Primary data were collected through field observations and interviews with Maxim users, driver-partners, and staff, while secondary data were obtained from legal documents and academic literature. The findings reveal that the current fee policy charging IDR 250 per minute after a 20-minute grace period lacks adequate transparency and user consent, thereby introducing elements of gharar (uncertainty) in sharia and potentially violating the principles of fair contracting in positive law. Although such fees are permissible under Islamic law when clearly agreed upon, the absence of upfront disclosure renders the contract problematic. The study recommends that Maxim improve price transparency and in-app information delivery to ensure fairness, legal certainty, and compliance with applicable legal norms.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan biaya waktu tunggu pada layanan Delivery Food and Shop oleh platform ojek online Maxim di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pendekatan konseptual untuk mengkaji akad ijarah dalam kerangka hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah). Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengguna, mitra pengemudi, serta staf Maxim, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif saat ini—Rp250 per menit setelah masa tunggu gratis 20 menit—tidak disertai dengan transparansi dan persetujuan awal dari pengguna secara memadai. Hal ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam perspektif syariah dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dalam hukum positif. Meskipun biaya tersebut dibolehkan dalam hukum Islam jika disepakati secara jelas, ketiadaan informasi yang disampaikan sejak awal membuat kontrak menjadi bermasalah. Studi ini merekomendasikan agar Maxim meningkatkan transparansi tarif dan penyampaian informasi dalam aplikasi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

MITIGATING GHARAR RISK IN CONTEMPORARY ARISAN: A CASE STUDY OF BOBO VILLAGE

Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 +0000

As a socio-financial practice in Indonesia, arisan (a rotating savings and credit association, ROSCA) is increasingly moving to digital and prize-based formats, heightening the risk of contractual ambiguity (gharar) and demanding stronger governance. This study maps contemporary arisan variants in Bobo Village, identifies the forms and degrees of gharar, and formulates mitigation strategies to keep arisan valid under fiqh muamalah. Using an empirical legal (socio-legal) case study supported by doctrinal analysis, we collected primary data through observation and in-depth interviews with participants and community leaders, and secondary data from the literature. Thematic analysis reveals three interlocking risks: uncertainty over post-disbursement installments by early recipients, a risk imbalance borne by late-turn members, and speculative participation. These conditions shift gharar from tolerable (yasir) to excessive (fahish) when turn order, contribution amounts and timing, payout object, and default remedies are unspecified or hard to enforce. We propose a practical, Sharia-aligned mitigation bundle: detailed written agreements, upfront transparency with periodic reporting, simple digital tools with an audit trail, need-based prioritization via musyawarah, and targeted Sharia literacy. The study contributes a typology of gharar triggers specific to Indonesian arisan and an operational checklist for organizers and participants.

Abstrak

Sebagai praktik sosial-keuangan di Indonesia, arisan kian bergeser ke format digital dan berbasis hadiah, sehingga meningkatkan risiko ketidakjelasan akad (gharar) dan menuntut tata kelola yang lebih kuat. Penelitian ini memetakan varian arisan kontemporer di Desa Bobo, mengidentifikasi bentuk dan derajat gharar yang muncul, serta merumuskan strategi mitigasi agar arisan tetap sah menurut fiqh muamalah. Metode yang digunakan ialah studi kasus sosio-legal yang didukung analisis doktrinal; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan peserta serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur. Analisis tematik menemukan tiga risiko yang saling terkait: ketidakpastian kelanjutan iuran pascapencairan oleh penerima awal, ketimpangan risiko pada anggota yang menerima giliran akhir, dan partisipasi bernuansa spekulatif. Kondisi ini menggeser gharar dari yang ditoleransi (yasir) menjadi berlebihan (fahish) ketika urutan giliran, besaran/waktu iuran, objek pencairan, dan sanksi wanprestasi tidak tegas atau sulit ditegakkan. Peneliti mengusulkan paket mitigasi berbasis syariah: perjanjian tertulis rinci, transparansi dan pelaporan berkala, alat digital berjejak audit, prioritas kebutuhan melalui musyawarah, serta literasi syariah. Kontribusi studi ini berupa tipologi pemicu gharar khusus arisan Indonesia dan daftar periksa operasional bagi penyelenggara/peserta.

RESOLUTION OF NON PERFORMING LOANS AT THE REPUBLIC OF INDONESIA EMPLOYEES’ COOPERATIVE (KPRI) SEGAR IN PALU CITY

Nurul Qalbi Rustam, Mohamad Oktafian, Sahrul Yusman Luntja — Thu, 31 Jul 2025 00:00:00 +0000

This study maps the causes and resolution mechanisms of non-performing loans (NPLs) at the Republic of Indonesia Employees’ Cooperative (KPRI) Segar in Palu. Using a descriptive empirical legal design with a juridical–sociological approach, primary data were obtained through in-depth interviews and direct observation of management, members, and former members. Secondary data include the cooperative’s articles/bylaws (AD/ART), annual reports, loan agreements, SOPs, relevant regulations, and scholarly journals. Qualitative analysis (reduction–display–conclusion) with source triangulation was employed to assess normative compliance and field practices. Results indicate that about 18% of borrowers are delinquent, driven mainly by mismatched repayment capacity, weak loan agreements and creditworthiness assessment, negligent behavior/moral hazard, and a write-off policy lacking adequate loss reserves. The resolution mechanisms applied—direct collection, lending caps, selective collateral, and write-offs—are inconsistent, weakening the cooperative’s liquidity and resilience. Recommendations include standardizing collateral requirements across loan sizes, tightening credit assessment and administrative sanctions, establishing loss reserves/insurance support, and optimizing credit restructuring.

Abstrak

Penelitian ini memetakan faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian kredit macet (NPL) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar di Palu. Menggunakan desain penelitian hukum empiris deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pengurus, anggota dan mantan anggota. data sekunder meliputi AD/ART, laporan tahunan, perjanjian, SOP pinjaman, regulasi terkait, serta jurnal ilmiah. Analisis kualitatif (reduksi–display–kesimpulan) dengan triangulasi sumber. metode digunakan untuk menilai kepatuhan normatif dan praktik lapangan. Hasil menunjukkan sekitar 18% peminjam macet dengan pemicu utama: ketidaksesuaian kemampuan bayar, kelemahan perjanjian dan asesmen kelayakan, perilaku lalai/moral hazard, serta kebijakan write-off tanpa cadangan risiko memadai. Mekanisme penyelesaian (penagihan langsung, pembatasan plafon, jaminan selektif, write-off) belum konsisten, melemahkan likuiditas dan daya tahan koperasi. Rekomendasi mencakup standarisasi jaminan lintas plafon, pengetatan asesmen dan sanksi administratif, pembentukan cadangan kerugian/dukungan asuransi, serta optimalisasi restrukturisasi kredit.