Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

MSMES MARKET EXPANSION STRATEGY: SYNERGY OF HALAL CERTIFICATION AND DIGITAL MARKETING

Novalini Jailani — 2024-12-01

This study explores the strategic approach of combining Halal certification and digital marketing to enhance market expansion for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study investigates how the synergy between Halal certification and digital marketing can be a dual strategy to penetrate new markets and increase sales volume. This research uses a descriptive qualitative approach with a type of library research. The data used in this study came from books, journal articles, and reports relevant to the research topic. The findings reveal that Halal certification significantly increases consumer confidence and market access. When paired with digital marketing, MSMEs experience substantial growth in both market reach and customer base. This study contributes to the growing body of literature on MSME growth strategies, demonstrating that the integration of Halal certification and digital marketing can serve as a powerful tool for market expansion, especially in culturally and religiously diverse markets. The synergy of Halal certification and digital marketing presents a viable strategy for MSMEs looking to expand their market presence in both local and international contexts.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan strategis penggabungan sertifikasi Halal dan pemasaran digital untuk meningkatkan perluasan pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi ini menyelidiki bagaimana sinergi antara sertifikasi Halal dan pemasaran digital dapat berfungsi sebagai strategi ganda untuk menembus pasar baru dan meningkatkan volume penjualan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa sertifikasi Halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar. Ketika dipasangkan dengan pemasaran digital, UMKM mengalami pertumbuhan substansial baik dalam jangkauan pasar maupun basis pelanggan. Studi ini berkontribusi pada semakin banyak literatur tentang strategi pertumbuhan UMKM, menunjukkan bahwa integrasi sertifikasi Halal dan pemasaran digital dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk ekspansi pasar, terutama di pasar yang beragam secara budaya dan agama. Sinergi sertifikasi Halal dan pemasaran digital menghadirkan strategi yang layak bagi UMKM yang ingin memperluas kehadiran pasar mereka baik dalam konteks lokal maupun internasional.

BEYOND PROFIT: HOW BMT NU JAMBESARI EMPOWERS MSMES THROUGH SHARIA FINANCING

Fawaid

This study aims to evaluate the effectiveness of sharia financing carried out by BMT NU Jambesari in empowering UMKM actors and building the economic welfare of the community. The research uses a descriptive qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. he novelty of the research lies in the analysis of the role of BMT NU from the perspective of sharia economic law, especially in terms of compliance with sharia principles and its impact on economic sustainability. Sharia financing distributed by BMT NU Jambesari significantly increases production capacity, increases income, and expands the market. Mentoring and training are carried out to ensure the sustainability of customer businesses. Thus, effective sharia financing that is in accordance with sharia principles can empower UMKM and improve the economic welfare of the people.

Keywords: sharia financing, empowerment of UMKM, people's economy

A COMPREHENSIVE STUDY OF SHODAQOH, HIBAH, AND HADIYYAH IN FIQH MUAMALAH

Mik Imbah Arbaina — 2024-12-31

This study aims to analyze the fundamental differences between the concepts of Shodaqoh, hibah, and hadiyyah from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah), which are often subject to confusion in their practical application. A qualitative approach is employed, utilizing a literature review of both classical and contemporary jurisprudence. The findings reveal that these three concepts differ significantly in terms of their purpose, reasons for giving, recipients, and legal status. This research is expected to provide a clearer understanding and practical guidance for the public in distinguishing and practicing shodaqoh, hadiyyah, and hibah under Islamic principles. The findings aim to reduce misunderstandings in the practice of giving and promote a more accurate application in daily life, particularly in the context of social interactions and Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara konsep sedekah, hibah, dan hadiah dalam perspektif fiqh muamalah, yang sering kali mengalami kebingungan dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur terhadap fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan signifikan terkait tujuan, alasan pemberian, penerima, dan status hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan panduan praktis bagi masyarakat dalam membedakan dan mengamalkan sedekah, hibah, dan hadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam praktik pemberian, serta mendorong penerapan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial dan hukum Islam

RESOLVING DISPUTED MURABAHAH FINANCING WITH FIDUCIARY GUARANTEE IN ISLAMIC BANKS: A FATWA DSN-MUI PERSPECTIVE

Mutiara Jati Abdawiyah — 2024-12-31

One of the financing products offered by Bank Syariah Bumi Artha Sampang is Murabahah receivables. However, the return on financing does not always proceed smoothly, leading to problematic financing. This research aims to explore the settlement of problematic financing, the execution of fiduciary guarantees, and the resolution of such financing from the perspective of Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Murabahah receivables with fiduciary guarantees at Bank Syariah Bumi Artha Sampang. This study employs a field research approach with descriptive qualitative analysis. Data were collected through interviews with Islamic bank employees, direct observation of the collateral execution process, and review of the bank's internal documents. Data analysis was conducted using inductive techniques. The findings indicate that problematic financing at Bank Syariah Bumi Artha Sampang is resolved through rescheduling, primarily by extending the financing period. For customers who demonstrate no intention of repaying the remaining debt, the bank executes the fiduciary collateral. The execution process occurs through two methods: voluntary execution and collateral foreclosure. The resolution of problematic financing at the bank does not fully align with Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005, as the bank has never written off the remaining debt of customers.

Abstrak

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Bumi Artha Sampang yaitu produk piutang murabahah. Pengembalian pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah, pelaksanaan jaminan fidusia, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dari perspektif Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang piutang Murabahah dengan jaminan fidusia di Bank Syariah Bumi Artha Sampang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan karyawan bank syariah, observasi langsung terhadap proses eksekusi jaminan, dan analisis terhadap dokumen internal bank. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bumi Artha Sampang dilakukan dengan melakukan restrukturisasi, yakni dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Untuk nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa utangnya, bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi dilakukan melalui dua cara, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bumi Artha Sampang tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 karena bank syariah tersebut tidak pernah menghapuskan sisa utang nasabah.

SHARIA ECONOMIC LAW ON LEGAL PROTECTION IN MIXED RICE TRANSACTIONS IN PALOLO DISTRICT

Yunika Cahaya — 2024-12-31

This research examines the practice of rice blending at Tiga Putri Enterprises, which does not fully follow the principles of transparency stipulated in sharia economic law and consumer protection law in Indonesia. Without notice to consumers, this practice can be categorized as tadlis or fraud under sharia law, which obscures product quality and creates the potential for consumer dissatisfaction or loss. This study used an interview method to explore consumer perceptions regarding product information and business responsibility in delivering quality goods. The results show that the lack of information transparency makes consumers less aware of product quality, resulting in a decline in trust. The implications of the study highlight the importance of regulation and education on transparency in the buying and selling of rice, in order to build a fairer and more responsible trading environment in accordance with sharia principles and consumer protection in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini meneliti praktik pencampuran beras di Usaha Tiga Putri yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip transparansi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tadlis atau penipuan menurut hukum syariah, yang mengaburkan kualitas produk dan menimbulkan potensi ketidakpuasan atau kerugian bagi konsumen. Studi ini menggunakan metode wawancara untuk menggali persepsi konsumen terkait informasi produk dan tanggung jawab usaha dalam penyampaian kualitas barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi informasi membuat konsumen kurang memahami kualitas produk, sehingga terjadi penurunan kepercayaan. Implikasi penelitian menyoroti pentingnya regulasi dan edukasi transparansi dalam jual beli beras, demi membangun lingkungan perdagangan yang lebih adil serta bertanggung jawab sesuai prinsip syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia.

ACHIEVING EQUITY IN THE WORKPLACE: WOMEN WORKERS' RIGHTS IN THE SMALL BUSINESSES

Andini Andini — 2024-12-31

This study aims to analyze the fulfillment of women's labor rights at S Boutique Palu, which has been operating since 2013 in the fashion industry, amidst challenges faced by female workers related to labor regulations. Using a qualitative approach and empirical legal method, data were collected through observation, structured interviews, and documentation. The results show that, although S Boutique Palu has met some of the material requirements in employment contracts, several worker rights have not been optimally fulfilled, including insufficient wages, unfair work hour arrangements, and incomplete employment contracts. The study concludes by emphasizing the need for improvements in fulfilling women's labor rights in alignment with principles of justice and equality, along with recommendations to foster a better and more sustainable working environment in the small and medium business sector.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Butik S Palu, yang beroperasi sejak 2013 dalam industri fashion, di tengah tantangan yang dihadapi pekerja perempuan terkait regulasi ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Butik S Palu telah memenuhi beberapa syarat materiil dalam perjanjian kerja, masih terdapat sejumlah hak pekerja yang belum terpenuhi secara optimal, termasuk upah yang tidak sesuai, pengaturan jam kerja yang tidak adil, serta kontrak kerja. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta rekomendasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan di sektor usaha kecil dan menengah

FIQH MUAMALAH ANALYSIS OF DEFERRED FERTILIZER TRANSACTIONS IN BALUKANG DONGGALA

Moh Sahrin — 2024-12-31

This study examines the practice of borrowing and lending fertilizer and rice seeds with an agreement to pay after the harvest in Balukang Village, Sojol District, Donggala Regency, as well as its perspective in Islamic commercial law (fiqh muamalah). The aim of this research is to identify this practice within the community and analyze it from the perspective of fiqh muamalah. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews. The findings show that this practice has become a tradition in Balukang Village, where fertilizer and seeds are provided at the beginning of the contract, with payment made after the harvest in the form of rice. The agreement is made orally and recorded by the creditor without a written contract. This practice is more accurately described as a sale agreement with deferred payment, although the community commonly refers to it as a borrowing and lending arrangement. From the perspective of fiqh muamalah, this practice is allowed because it has become a customary practice that does not harm either party and has been mutually agreed upon by both parties.

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik utang piutang pupuk dan benih padi dengan perjanjian pembayaran setelah panen di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, serta perspektif fikih muamalah terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik tersebut di masyarakat dan menganalisisnya dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi kebiasaan di Desa Balukang, di mana pupuk dan benih diberikan pada awal akad dengan pembayaran setelah masa panen dalam bentuk beras. Perjanjian dilakukan secara lisan dan dicatat oleh kreditur tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik ini seharusnya dianggap sebagai akad jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, meskipun masyarakat umumnya mengenalnya sebagai utang piutang. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak merugikan pihak manapun dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.