Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Algorithmic Injustice in E-Contract Termination: Islamic and Indonesian Legal Analysis of Shopee’s Return Policy

Sun, 14 Jun 2026 15:51:36 +0000

Algorithmic automation in digital transactions often overlooks substantive justice, as evidenced by the automatic approval feature within Shopee’s return and refund policy, which triggers systemic injustice for sellers. This research aims to analyze the unilateral termination of contracts by algorithmic systems through the perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. Employed a socio legal research method with case, statutory, and comparative approaches, this study discussed the anomaly of termination as a system act. The results indicated the auto-acc feature created technical coercion that paralyzes the seller’s verification rights and violates the principle of An Tarāḍin, thereby triggering buyer moral hazard risks. Theoretically, this research contributes through the integration of Contractual Balance Theory and Maqāṣid al-Mu‘āmalah to identify bargaining position distortions in algorithmic termination. The research conclusion affirmed that the platform’s absolute discretion violates the doctrine of good faith and property protection (ḥifẓ al-māl). It is recommended to establish a digital economic law harmonization model that mandates human oversight, and compensation mechanisms (ta‘wīḍ) to ensure the integrity of a substantively fair e-commerce ecosystem.

Abstrak

Otomatisasi algoritma dalam transaksi digital sering kali mengabaikan keadilan substantif, sebagaimana terlihat pada fitur persetujuan otomatis pada fitur pengembalian barang/dana Shopee yang memicu ketidakadilan sistemik bagi penjual. Penelitian ini bertujuan menganalisis terminasi akad sepihak oleh sistem algoritma melalui perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan perbandingan, penelitian ini membedah anomali terminasi sebagai tindakan sistem (system-act). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur auto-acc menciptakan paksaan teknis (technical coercion) yang melumpuhkan hak verifikasi penjual dan mencederai asas ‘An Tarāḍin, sehingga memicu risiko moral hazard pembeli. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui integrasi Teori Keseimbangan Kontraktual dan Maqāṣid al-Mu‘āmalah untuk mengidentifikasi distorsi posisi tawar dalam terminasi algoritmik. Simpulan penelitian menegaskan bahwa diskresi absolut platform melanggar doktrin itikad baik dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Direkomendasikan adanya model harmonisasi hukum ekonomi digital yang mewajibkan pengawasan manusia (human oversight) dan mekanisme kompensasi (ta‘wīḍ) guna menjamin integritas ekosistem e-commerce yang berkeadilan substantif.

Substantively Fragile Halal Compliance in the Self-Declare Certification Scheme: Evidence from Rural Indonesia

Muhammad Anggi, Maimunah Maimunah, Muhammad Norhadi — Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000

Indonesia's self-declare halal certification scheme has improved procedural access for micro and small enterprises, yet its substantive integrity remains questionable in rural areas. This study examines how halal verification is practiced by Halal Product Process Facilitators (PPPH) in Maliku Subdistrict, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan, where halal verification is conducted remotely with limited on-site presence. Using an empirical legal (socio-legal) approach, data were collected through semi-structured interviews with six informants, limited observation, and digital documentation, analyzed through data reduction, display, conclusion drawing and verification. The findings indicate that digital administrative verification supports procedural efficiency and access to certification; however, the absence of on-site verification limits substantive sharia assurance. This condition affects the realization of al-shafāfiyyah, al-masʾūliyyah, amānah, ṣidq, andʿadl, as halal legality is formally fulfilled without sufficient empirical verification. The article introduces the concept of substantively fragile halal compliance to describe halal compliance that is legally recognized yet substantively vulnerable due to weak field verification. The findings highlight the need for risk-based halal governance, accountable territorial assignments for PPPH, logistical support from local governments, and stronger local facilitator capacity in rural halal certification systems.

Abstrak

Skema sertifikasi halal self-declare di Indonesia telah meningkatkan akses prosedural bagi usaha mikro dan kecil, namun integritas substantifnya masih dipertanyakan di wilayah pedalaman. Studi ini mengkaji bagaimana verifikasi halal dipraktikkan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, di mana verifikasi halal berlangsung secara daring dengan keterbatasan kunjungan lapangan. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal), data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan, observasi terbatas, dan dokumentasi digital, yang dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa verifikasi administratif berbasis digital mendukung efisiensi prosedural dan akses sertifikasi; namun, ketiadaan verifikasi lapangan membatasi jaminan substantif syariah. Kondisi ini memengaruhi realisasi prinsip al-shafāfiyyah, al-masʾūliyyah, amānah, ṣidq, andʿadl karena legalitas halal terpenuhi secara formal tanpa verifikasi empiris yang memadai. Artikel ini memperkenalkan konsep substantively fragile halal compliance untuk menjelaskan kepatuhan halal yang diakui secara legal, tetapi rentan secara substantif akibat lemahnya verifikasi lapangan. Temuan ini menegaskan perlunya tata kelola halal berbasis risiko, pembagian wilayah kerja PPPH yang akuntabel, dukungan logistik pemerintah daerah, dan penguatan kapasitas fasilitator lokal dalam sistem sertifikasi halal pedalaman.

From Fatwa to Positive Law: Legal Certainty in Indonesia’s Sharia Governance Chain

Budi Dharma — Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000

Indonesia’s Sharia governance chain operates within a dual financial system that separates institution-level supervision under the Financial Services Authority (OJK) from macroprudential oversight under Bank Indonesia, while Sharia compliance relies on DSN–MUI fatwas that must be translated into obligations under positive law. This article examines how legal certainty is formed, weakened, and repaired in the chain of Sharia governance from fatwa to positive law. Using doctrinal legal analysis, institutional mapping, and a bounded stress-test vignette from the Dana Syariah Indonesia case, the article shows that the central fragility of Sharia governance lies not in institutional absence but in the legal interfaces where fatwas must become regulatory obligations, institutional controls, supervisory evidence, escalation triggers, and enforceable remedies. The analysis identifies four main breakpoints: unclear translation from fatwa to regulatory rule, insufficiently specified evidence suitable for supervisory action, uncertain materiality thresholds for escalation, and limited Sharia-specific coordination when governance failures becomes conduct, prudential, reputational, or stability concerns. The article contributes to Islamic economic law by reframing Sharia governance as a legal certainty problem within Indonesia’s dual financial architecture. It proposes legally feasible improvements: a clearer fatwa to rule protocol, proportionate evidence standards, materiality-based escalation, remedial closure tests, and mandate-sensitive coordination across relevant authorities.

Abstrak

Rantai tata kelola syariah di Indonesia beroperasi dalam sistem keuangan ganda yang memisahkan pengawasan tingkat lembaga di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kewenangan makroprudensial Bank Indonesia, sementara kepatuhan syariah bertumpu pada fatwa DSN–MUI yang harus diterjemahkan ke dalam kewajiban hukum positif. Artikel ini mengkaji bagaimana kepastian hukum dibentuk, melemah, dan dapat diperbaiki dalam rantai fatwa-ke-hukum positif pada tata kelola syariah. Dengan menggunakan analisis hukum doktrinal, pemetaan kelembagaan, dan vignette uji-tekan terbatas dari kasus Dana Syariah Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa kerentanan utama tata kelola syariah tidak terletak pada ketiadaan lembaga, tetapi pada antarmuka hukum tempat fatwa harus berubah menjadi kewajiban regulatif, kontrol kelembagaan, bukti yang layak-supervisi, pemicu eskalasi, dan remediasi yang dapat ditegakkan. Analisis mengidentifikasi empat titik rapuh utama: penerjemahan fatwa-ke-aturan yang belum jelas, standar bukti layak-supervisi yang belum kuat, ketidakpastian gerbang materialitas untuk eskalasi, dan terbatasnya koordinasi bertipe syariah ketika kegagalan tata kelola menimbulkan risiko perilaku pasar, prudensial, reputasi, atau stabilitas. Artikel ini berkontribusi pada hukum ekonomi syariah dengan membingkai tata kelola syariah sebagai persoalan kepastian hukum dalam arsitektur keuangan ganda Indonesia. Artikel ini mengusulkan perbaikan yang layak secara hukum: protokol fatwa-ke-aturan, standar bukti yang proporsional, eskalasi berbasis materialitas, uji penutupan remediasi, dan koordinasi antarlembaga yang sensitif terhadap mandat masing-masing.