PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA
Abstract
The existence of cryptocurrency in Indonesia has sparked a complex debate, especially regarding regulation and legality from both governmental and Islamic legal perspectives. Regulatory bodies like Bappebti and Bank Indonesia exhibit conflicting stances, resulting in dualistic regulations. Islamic legal studies institutions also disagree on whether cryptocurrency is a commodity or currency. This article focuses on two main aspects: assessing the legality of cryptocurrency in Indonesia as a digital asset or commodity and exploring ijtihadi opportunities. The research uses a descriptive, normative juridical approach, relying on library research. Results indicate a discrepancy in understanding cryptocurrency. Bank Indonesia prohibits its use, citing non-authorization, while the Ministry of Trade classifies it as a commodity, allowing protected use. Indonesian regulations on cryptocurrency provide legal certainty, transaction security, and consumer protection. Ijtihad opportunities arise to change its legal status from prohibited to permissible. With supportive regulations, there's potential for a more inclusive Islamic legal interpretation of cryptocurrency in Indonesia.
Abstrak
Eksistensi uang digital kripto di Indonesia memicu perdebatan kompleks terutama terkait regulasi dan legalitas, terutama dalam perspektif lembaga kajian hukum Islam. Bappebti dan Bank Indonesia, sebagai lembaga otoritas pemerintah, menunjukkan dualisme dalam pemahaman mereka terhadap posisi uang digital kripto, menghasilkan regulasi yang saling bertentangan. Demikian pula, lembaga kajian hukum Islam mengalami ikhtilaf terkait status uang digital kripto sebagai aset komoditas atau mata uang. Artikel ini berfokus pada dua aspek utama: menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia sebagai aset atau komoditas digital dan mengeksplorasi peluang ijtihadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis deskriptif normatif dengan mengandalkan library research untuk mengumpulkan informasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ikhtilaf dalam pemahaman tentang uang digital kripto. Bank Indonesia melarang penggunaannya karena dianggap bukan terbitan lembaga otoritas yang berwenang, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai komoditas, memungkinkan penggunaan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Regulasi di Indonesia terkait uang digital kripto telah menciptakan nilai kepastian hukum, keamanan bertransaksi, dan perlindungan konsumen. Peluang ijtihad muncul dalam mengubah status hukum uang kripto dari awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan). Dengan adanya regulasi yang mendukung, terbuka peluang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap uang digital kripto di Indonesia.
References
Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. Blossom Labs, 1, 21. Retrieved from https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper
Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946
Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jambura), 5(2).
Al-Mani, A. bin S. (1996). Buhuts Fi Al-Iqtishad al-Islami. Mekkah: al-Maktab al-Islami.
Anta, M. R. (2017). Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193
Arif, M. L. F. (2022). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981
As-Salam, I. ad-D. A. (1440). Al-Ghayah Fi Ikhtishari an-Nihayah (8th ed.). Bairut: Dar an-Nawadir.
Astuti, I. N., Rajab, S., & Setiyouji, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain Technology in the Digital Revolution Era. Aptisi Transactions on Technopreneurship (Att). https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216
Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 10(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. , (2019).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. , (2019).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. , (2019).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. , (2019).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Be. , (2019).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di B. , (2020).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di . , (2020).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. , (2020).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. , (2021).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. , (2022).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset. , (2022).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Krip. , (2023).
Bangun, A. (2023). Jumlah Investor Crypto di Indonesia Meningkat, Reku Perkuat Layanan — Blockchain Media Indonesia. Retrieved October 1, 2023, from Blockchainmedia.id website: https://blockchainmedia.id/jumlah-investor-crypto-di-indonesia-meningkat-reku-perkuat-layanan/
Bank Indonesia. (n.d.). Siaran Pers Bank Indonesia No.20/4/DKom. Retrieved November 15, 2023, from bi.go.id website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. , (2017).
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. , (2018).
Bappebti. (n.d.-a). Kliring Berjangka Aset Kripto PT Bursa Komoditi Nusantara. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/bursa_kripto
Bappebti. (n.d.-b). Kliring Berjangka Aset Kripto PT Kliring Berjangka Indonesia. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/kliring_kripto
Bappebti. (n.d.-c). Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto PT Tennet Depository Indonesia. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto
Bappebti. (2021). Perdagangan Aset Kripto. In Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah. Al-Kharaj, 1(1), 62–75. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545
Bhatnagar, M., Taneja, S., & Rupeika-Apoga, R. (2023). Demystifying the Effect of the News (Shocks) on Crypto Market Volatility. Journal of Risk and Financial Management. https://doi.org/10.3390/jrfm16020136
Cafaggi, F., Nicita, A., & Pagano, U. (2007). Legal Orderings and Economic Institutions. In Legal Orderings and Economic Institutions. https://doi.org/10.4324/9780203391327
Coin Market Cap. (2023). Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations. Retrieved October 1, 2023, from coinmarketcap.com website: https://coinmarketcap.com/
coinbase. (n.d.). What is cryptocurrency? Retrieved from coinbase website: https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-cryptocurrency
Cryptonews. (n.d.). Countries Where Bitcoin is Banned or Legal in 2023. Retrieved October 1, 2023, from cryptonews website: https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm
Economou, E. M. L. (2023). The Role of Money in the Economy. In The Economy of Classical Athens (1st ed., p. 41). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003434146-7
Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review. Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2).
Fatarib, H., & Sali, M. A. (2021). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal? Jurisdictie, 11(2), 237–261. https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687
Hartanto, S., Pratiwi, B. Y., & Ahmad, A. (2022). Pandangan Sebelah Mata Tentang Diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) Di Indonesia. Journal of Public and Business Accounting. https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.226
Indonesia, B. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. , (2016).
Indonesia, C. (2019). Aturan Bappebti soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar. Retrieved October 1, 2023, from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar
Iqbal, M. (2021). Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram! Retrieved October 1, 2023, from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram
Ji, M. R. Q. (1999). Muamalat Al-Maliyah al-Mu’ashirah Fi Dhau’ al-Fiqh Wa al-Syariah. Bairut: Dar al-Nafa’is.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Yuk, Berkenalan dengan Kripto! Retrieved from www.djkn.kemenkeu.go.id website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html
Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Cripto (Cripto Asset). , (2018).
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. , (2011).
Laucereno, S. F. (2018). Transaksi Bitcoin di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari. Retrieved October 1, 2023, from Detik Finance website: https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-t-hari
Law Library of Congress (U.S.) Global Legal Research Directorate. (2018). Regulation of Cryptocurrency Around the World. In The Law Library of Congress. Washington DC: The Law Library of Congress Global Legal Research Center.
Manurung, R. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132
MUI Digital. (n.d.). Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ketentuan Hukum MUI. Retrieved October 1, 2023, from muidigital website: https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Cetakan Ketiga (3rd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pahuja, L., & Kamal, A. (2023). EnLEFD‐DM: Ensemble Learning Based Ethereum Fraud Detection Using CRISP‐DM Framework. Expert Systems. https://doi.org/10.1111/exsy.13379
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Keputusan PWNU DIY Tentang Cryptocurrency. , (2021).
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” Pub. L. No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021. , (2021).
Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. , (2011).
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. Jurnal Supremasi, 11(2). https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Shovkhalov, S. A., & Idrisov, H. (2021). Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia and the Muslim World. Laws. https://doi.org/10.3390/laws10020032
Solikin, & Suseno. (2002). UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian). In Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (Vol. 1). Jakarta: Bank Indonesia.
Sopiah, A. (2023). Tokcer! Sri Mulyani Tarik Pajak Rp246,45 miliar dari Kripto. Retrieved from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104102902-4-402664/tokcer-sri-mulyani-tarik-pajak-rp24645-miliar-dari-kripto
Subana. (2005). Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Muslim Heritage, 3(1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240
Thistanti, I. A. S. C., Sugiartha, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1), 7–11. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11
Copyright (c) 2023 Muhammad Syarief Hidayatullah, Desy Kristiane, Mufidah Saggaf Aljufri, Nur Hidayatullah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
By submitting an article manuscript, the author agrees to this policy. No special document approval is required.
- The author warrants that the article is original, written by a specific author, and has not yet been published. contains no illegal statements, authorizes the co-authors to enter into these agreements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright owned solely by the author, Written permission to quote from other sources obtained from the authors that they are free from the rights of third parties;
- The author retains the copyright and grants initial publication rights to the journal, as well as licensing the work under the Creative Commons Attribution License. This allows others to share their work, crediting the authors of the work and their initial publication in this journal;
- Authors can distribute published articles by sharing the article link or DOI in the Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Authors may use articles for any legal purpose they deem necessary without written permission from the journal, with approval for initial publication in that journal;
- The author acknowledges that All articles published open access are immediately and such access will be free to view and download by anyone.
.png)
.png)
1.png)
_(1)1.png)
All articles in the Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah are licensed under a 